23
Dec
09

OPINI: Kembalikan UN pada Sekolah

Artikel ini adalah hasil publikasi Prof. Dr. Karwono, M.Pd yang dimuat di harian Lampung Post tanggal 21 Desember 2009. Untuk melihat artikel pada halaman aslinya, silahkan klik di sini

Potret buram memperlihatkan kepada kita semua saat pelaksanaan ujian nasional (UN) banyak pihak yang ikut melibatkan diri, mulai dari kepala daerah dengan berkeliling melihat pelaksanaan pesta nasional yang bernama ujian nasional dengan membunyikan sirine. Polisi pun ikut ambil bagian melakukan pengamanan dan pengawasan dengan senjata lengkap, seolah-olah banyak penjahat yang akan ditangkap dengan muka yang garang. Komponen yang merasa independen juga ikut mengintai dan mencurigai suatu kegiatan pesta nasional yang bernama ujian nasional itu.

Suasana ujian nasional menyeramkan bagi peserta didik, menimbulkan rasa cemas orang tua, guru, kepala sekolah, dukungan dana, tenaga. Pertanyaan ikutan: Apa sebenarnya yang ingin dipecahkan melalui ujian nasional ini?

Kegiatan ujian nasional yang diselenggarakan begitu menghebohkan selama ini ternyata tidak berbanding lurus dengan hasil dan manfaat yang diperoleh. Hasil ujian nasional selama ini belum merupakan alat jitu untuk memasuki jenjang pendidikan yang ada di atasnya ataupun untuk memasuki dunia kerja. Untuk memasuki jenjang pendidikan yang ada di atasnya, nilai ujian nasional belum dipercaya sebagai kunci masuk karena masih perlu ada tes lagi.

Sama halnya untuk memasuki dunia kerja. Tidak ada suatu institusi pun yang percaya dengan hasil ujian nasional tersebut. Seampuh apakah hasil ujian nasional itu? Lalu untuk apa ujian nasional yang sangat menghebohkan itu dilaksanakan? Ujian nasional tidak dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena kualitas pendidikan hanya ditentukan oleh proses pembelajaran yang dilakukan.

Dalam PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) tertulis bahwa lingkup kegiatan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil proses pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian proses pembelajaran adalah tugas utama guru. Untuk tugas pengawasan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut.

Oleh sebab itu, kegiatan ujian nasional yang merupakan potret buram selama ini merupakan kegiatan “salah kamar” karena ujian nasional adalah masuk ruang lingkup pengawasan proses pembelajaran, yaitu upaya penjaminan mutu pembelajaran untuk terwujudnya pembelajaran yang efektif dan efisien guna mencapai kompetensi yang ditetapkan. Kegiatan pengawasan melalui kegiatan evaluasi yang bernama ujian nasional tujuannya sebagai pemetaan standardisasi mutu. Selanjutnya, sebagai dasar untuk upaya tindak lanjut berupa perbaikan sistem.

Selama ini pihak sekolah dan guru sangat menanti program tindak lanjutnya pelaksanaan pascaujian nasional yang berupa perbaikan sistem guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, sejauh ini, tindak lanjut hasil ujian nasional belum banyak dirasakan sekolah, tetapi hanya membuat heboh pihak guru dan sekolah.

Agar terjadi efisiensi, maka upaya pengawasan melalui bentuk ujian nasional untuk pemetaan dan standardisasi sistem persekolahan dilakukan secara bersamaan dengan evaluasi belajar tahap akhir. Hal ini bisa dimaklumi. Meski demikian, muaranya berbeda. Yang mana, hasil ujian nasional merupakan evaluasi kebijakan. Di sisi lain evaluasi hasil belajar akhir adalah putusan instruksional yang merupakan kinerja guru dan sekolah.

Oleh sebab itu, evaluasi akhir pembelajaran dikembalikan kepada otonomi sekolah dengan menggunakan kriteria edukatif yang berlaku dan indikator kelulusan yang ditetapkan pemerintah. Putusan instruksional berupa lulus atau tidak lulus tidak dapat hanya ditentukan oleh beberapa mata pelajaran yang diperoleh sesaat dalam ujian nasional. Hasil ujian nasional sebagai salah satu indikator untuk membuat keputusan kelulusan masih perlu dipadukan dengan mata pelajaran lain. Kualitas kepribadian seseorang sangat kompleks dan tidak dapat dipotret dengan kegiatan sesaat, dengan mata pelajaran tertentu melalui ujian nasional.

Upaya Standardisasi

Adalah merupakan kebijakan yang tidak adil untuk mencampur adukkan upaya standardisasi nasional dalam sistem persekolahan untuk memetakan capaian yang akan dijadikan sebagai dasar kebijakan tindak lanjut dengan evaluasi belajar tahap akhir yang mengacu pada putusan instruksional. Kalau dua konsep yang berbeda dicampur adukkan, sampai kapan pun akan terjadi pro dan kontra. Yang pro jelas, karena ini merupakan proyek nasional. Yang punya proyek mesti tidak akan melepaskan hal ini.

Sebenarnya, kalau dicermati, pernah ada kebijakan, kira-kira 30 tahun silam, yaitu adanya tes diagnostik. Yang mana, ada suatu penggarisan yang tegas bahwa hasil tes diagnostik tidak memengaruhi kenaikan kelas dan lulus atau tidak lulusnya peserta didik. Tes ini berjalan dengan objektif dan guru tidak merasa terbebani atas hasil tes tersebut. Untuk menentukan kelulusan dari suatu unit persekolahan tertentu menggunakan standar tertentu.

Ujian nasional untuk pemetaan mutu sekolah menjadi penting sebagai dasar untuk perbaikan mutu. Akan lebih arif kalau penentuan kelulusan dengan mengambil mata pelajaran yang dipakai untuk standardisasi ditambah dengan mata pelajaran lain dengan kriteria tertentu. Sebab, kelulusan suatu sekolah tidak dapat ditentukan dengan sampel mata pelajaran tertentu yang diujikan dalam ujian nasional. Hal itu dikarenakan tuntutan mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional hanya menyentuh ranah kognitif saja, sedangkan ranah afektif dan psikomotor memainkan peran penting dalam memasuki kehidupan di masyarakat.

Untuk contoh kasus terakhir ini pun pernah dilakukan pada saat Ebtanas. Untuk penentuan kelulusan juga menggunakan kriteria tertentu, bukan ditentukan dari nilai yang diebtanaskan.

Kembalikan pada Otonomi Sekolah

Dampak yang muncul akibat putusan instruksional yang dicampur dengan upaya pemetaan standardisasi cenderung dapat menyesat, antara lain peserta didik punya persepsi bahwa hasil ujian nasional adalah satu-satunya gambaran capaian prestasi mereka. Padahal, ini hanya merupakan gambaran beberapa mata pelajaran yang diperoleh sesaat. Mata pelajaran yang tidak menjadi bahan ujian nasional cenderung termarginalkan. Peserta didik menjadi tidak tertarik dengan mata pelajaran yang tidak diujikan dalam ujian nasional.

Akibat yang muncul, nilai-nilai edukatif yang sebenarnya diperlukan dalam tatanan kehidupan dan menjadi tujuan proses pembelajaran seperti nilai kejujuran, disiplin diri, keuletan, jiwa berkarya, kemandirian, toleransi, ketekunan, dan yang sejenis menjadi hilang dalam sistem persekolahan. Peserta didik di-drill untuk mengerjakan latihan ujian, menghilangkan proses nilai-nilai edukatif.

Oleh sebab itu, wajar muncul berbagai kasus dan polemik nasional yang marak digugat akhir-akhir ini, seperti korupsi, kemiskinan, perampasan terhadap kemerdekaan orang lain, krisis kepercayaan, pemerkosaan, menipisnya rasa malu, dan masih sederetan panjang lagi. Seolah-olah kita sebagai bangsa tidak berdaya dan gagal dalam mengatur sendi-sendi kehidupan bersama. Hal ini terjadi karena sekolah kita selama ini hanya mengejar ijazah yang disimbolkan dari mata pelajaran yang diperoleh dari ujian nasional. Terhadap realita ini, siapa yang salah dan harus digugat? Yang jelas, ada yang salah dengan sistem pendidikan nasional kita sehingga bangsa kita tidak mampu menghadapi krisis multidimensi.

Jujur, harus diakui bahwa posisi tawar guru masih rendah terhadap intervensi kekuasaan. Berbeda dengan profesi dokter yang memiliki otonomi profesi. Dokter akan menolak kalau kepala rumah sakit seorang insinyur pertanian. Akan berbeda halnya kalau guru dipimpin orang yang bukan berprofesi guru. Kalau kepala dinas pendidikan dipimpin seorang sarjana hukum yang tidak punya landasan teoritik tentang pendidikan bahkan belum pernah menjadi guru, sang guru pun menerimanya–meskipun penuh rasa kesal, tetapi tidak berani protes. Semakin guru diintervensi oleh birokrasi dalam menjalankan tugas, semakin terpuruk kondisi guru di Indonesia. Akan lebih arif kalau sekolah diberi otonomi agar guru dapat berbenah dan bertanggung jawab dalam mendidik anak bangsa


4 Responses to “OPINI: Kembalikan UN pada Sekolah”


  1. November 30, 2013 at 5:46 am

    Izin numpang lapak gan

    Kumpulan Makalah-Artikel-Tugas-Proposal-Skripsi-Thesis-Desertasi-dll
    jujur-mudah-Murah

    visit to :

    http://khasanahilmuu.blogspot.com/2013/08/makalah.html#

    thxx gan…

  2. 2 agilz darma
    June 27, 2012 at 7:22 am

    saya jga setuju, karena seharusnya sekolah lah yang mengerti kemampuan dari para peserta didiknya , jadi UN harus dijadikan sebagai otonom pada tiap skolah masing masing ,

    agil
    pendidikan ekonomi smester 6
    um metro

  3. 3 Ahmad Habibullah
    January 19, 2010 at 7:34 am

    Saya Sangat mendukung dan setuju jika UN dikembalikan ke sekolah.

    Ahmad Habibullah
    08311055
    Pend. Matematika
    UM Metro Lampung


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


karwono

a

KALENDER

December 2009
M T W T F S S
« Oct   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

%d bloggers like this: