28
Aug
08

PENGEMBANGAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI (Sustainable Capacity Building Decentralization) DAN PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Oleh: Dr. H. Karwono, M.Pd

Harapan dan Keprihatinan

Dalam rangka pengembangan kapasitas, pemerintah telah mencanangkan “Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka mendukung Desentralisasi”. Secara umum tujuan pelaksanaan pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi adalah: (a) penyelenggaraan pelayanan secara mendasar dibutuhkan masyarakat (b) pemeliharaan prasarana pokok masyarakat (c) pengembangan pembangunan ekonomi (d) program pengentasan kemiskinan dan (e) pegembangan tata pemerintahan yang baik (good governance) (Juklak Juknis SCB-DP, 2004: 1).

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disertai dengan berbagai peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan perlunya upaya-upaya terkoordinasi secara nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan Otonomi Daerah. Pemerintah daerah dengan keleluasaannya untuk menentukan struktur organisasi serta mengelola sumber daya manusianya sendiri, telah memungkinkan menentukan alokasi anggaran belanja berdasarkan kebutuhan dan prioritasnya. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi otonomi daerah adalah kapasitas atau tingkat kemampuan daerah dalam berbagai bidang yang relevan.

Kemakmuran suatu daerah bukan semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam yang cukup, perlu disadari bahwa SDA bersifat statis dan tidak dapat diperbaharuhi atau ditingkatkan. Berbeda dengan SDM yang selalu dinamis dan progresif, dapat ditingkatkan dari waktu kewaktu. Oleh sebab itu upaya pegembangan dan peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan menjadi mutlak diperlukan. Lembaga pendidikan merupakan tempat yang strategis untuk meningkatan kapasitas dan penjaga keberlanjutan (sustainable) dari waktu ke waktu. Maka hancurnya peradaban suatu bangsa karena gagalnya lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

Realiata yang ada upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas didaerah dalam pemerintahan yang desentralistik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) menjadi termaginalkan dan mesin SDM ada disimpang jalan.

Pengembangan Kapasitas untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Konsep pengembangan kapasitas (capacity building) sebenarnya masih menyisakan sedikit perbedaan terminilogi yang digunakan. Sebagian ilmuwan memaknai capacity building sebagai capacity development atau capacity strengthening, mengisaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (existing capacity). Sedangkan yang lain lebih merujuk pada contructing capacity, sebagai proses yang kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (not yetexist). Dalam kuliah ini saya akan memaknai keduanya dalam kaitan dengan pengembangan kapasitas (capacity building).

Brown (2001:25) mendefinisikan capacity building sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Sedangkan Morison (2001:42) melihat capacity building sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.
Dalam konteks ini saya akan menggunakan teminologi Kapasitas sebagai kemampuan dari seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien.

Tingkatan Pengembangan Kapasitas, meliputi:

Prinsip Dasar dalam pengembangan kapasitas meliputi:
1. Bersifat multidimensi, berorientasi jangka panjang
2. Melibatkan multi stakeholder
3. Bersifat deman driven
4. Mengacu pada Kebijakan Nasional

Delapan Agenda Nasional Pengembangan Kapasitas untuk Mendukung Desentralisasi

1. Pengembangan peraturan perundangan yang dibutuhkan untuk mendukung desentralisasi.
2. Pengembangan kelembagaan daerah.
3. Pengembangan personil daerah.
4. Pengembangan keuangan daerah.
5. Peningkatan kapasitas DPRD, BPD, organisasi non-pemerintah, organisasi kemasyarakatan.
6. Pengembangan sistem perencanaan.
7. Pembangunan ekonomi daerah dan
8. Pengembangan kemampuan mengelola masa transisi.

Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan suatu issu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarkan kepemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi. Dari aspek fondamental governance mempunyai tiga kaki (there legs) yaitu ekonomi, politik dan administrasi (UNDP). Institusi (kelembagaan) governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara/pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat) ketiganya berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintah berfungsi mencitakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society (masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan polotik. Atas asar pemikiran inilah kelembagaan pembangunan disusun.

Fungsi utama pemerintah (goverment) pada dasarnya adalah pengaturan (regulation), pelayanan (services) dan pemberdayaan (empowering). Di masa lalu konsep, tujuan dan disain pembangunan pada suatu masyarakat atau daerah dibuat oleh pihak eksternal. Kelemahan dari pendekatan yang demikian adalah gagalnya pembangunan karena tidak tumbuhnya rasa memiliki dari stakeholder yang terkena pembangunan. Partisipasi adalah proses dimana diusahakan semua stakeholder terlibat dan saling berbagi pengalaman dalam prakarsa pembangunan, pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya yang akan berpengaruh kepada mereka, serta pengawasan kegiatan pembangunan.

Apeksi dan Adeksi (2001), mendefinisikan Tata Pemerintahan adalah suatu mekanisme interaksi para pihak terkait yang berada di lembaga pemerintah, lembaga legislatif dan masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok, untuk bersama-sama merumuskan kesepakatan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan dalam suatu wilayah administratif tertentu. Sedangkan UNDP memberikan definisi Good Governance adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antaran pemerintah (negara), sektor swasta dan masyarakat.
Berdasarkan hal ini UNDP mengajukan karekteristik Good Governance sebagai berikut:

1. Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebesan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of Low. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. Transparancy. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. Respnsivevnes. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba utuk melayani setiap stakeholder.
5. Konsensus orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. Equity. Semua warga negara baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. Effecctivness and Efficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungki.
8. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertaggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini bergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. Strategic Vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif Good Governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Sedangkan Apeksi dan Adeksi menambahkan satu komponen lagi yaitu: Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

Peran Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan Kualitas SDM


Kegiatan pendidikan diambil diambil oleh suatu masyarakat untuk memelihara kelangsungan hidup kebudayaan dan peradaban masyarakat. Sekolah merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan rekayasa pedagogis guna mewujudkan kelangsungan hidup kebudayaan dan peradaban masyarakat. Kegiatan pendidikan telah dan akan terus berjalan semenjak manusia pertama ada di dunia sampai berakhirnya kehidupan di muka bumi ini. Bahkan kalau ditarik mundur lebih jauh lagi, kita akan dapatkan bahwa pendidikan telah mulai berproses semenjak Allah swt. menciptakan manusia pertama Adam di sorga dimana Allah telah mengajarkan kepada beliau semua nama-nama yang oleh para malaikat belum dikenal sama sekali (QS Al Baqarah: 31-33). Sebagai ilustrasi betapa negara-negara maju memposisikan pendidikan sebagai panglima dalam menata kehidupan misalnya:

Pertama, ketika Uni Sovyet meluncurkan pesawat luar angkasanya pertama spotnic pada 4 Oktober 1957, Amerika Serikat tergoncang dengan dahsyatnya demam spotnic melanda seantero Amerika. Betapa tidak, karena Amerika sebagai negara besar pemenang perang dunia II telah kedahuluan oleh Uni Sovyet. Sampai-sampai presiden AS ketika itu membentuk tim khusus untuk merespon apakah ada yang salah dengan sistem pendidikan AS. Tim tersebut bukan bertugas menyelidiki kenapa Uni Sovyet berhasil mendahului mereka dalam meluncurkan pesawat luar angkasa, melainkan mereka mendapat intruksi lansung dari presiden untuk melakukan suatu tugas khusus. Tugas mereka adalah meninjau kembali kurikulum pendidikan AS mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai tingkat perguruan tinggi.
Dengan bekerja keras dan dalam waktu yang singkat tim tersebut berhasil mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan AS dari semua jenjang pendidikan sudah tidak layak lagi dan harus direvisi. Sebuah keputusan yang teramat berani waktu itu. Tapi itulah sebuah konsekuensi kalau hendak berkompetisi dalam kemajuan peradaban Amerika mulai melakukan pembaharuan pendidikan dalam segala segi dan dimensinya. Mulai dari kurikulum, mata pelajaran, tenaga pengajar, sarana pendidikan sampai kepada sistem evaluasi pendidikan. Usaha mereka dengan sangat cepat membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Pada tanggal 14 juli 1969 mereka berhasil meletakkan manusia pertama di permukaan bulan. Hanya dalam kurun waktu 12 tahun mereka berhasil mengungguli teknologi Uni Sovyet. Waktu yang relatif singkat, kurang dari masa pendidikan seorang anak dari tingkat dasar sampai jenjang perkuliahan (OASE edisi 16 Th.2000).

Kedua, kejadian yang hampir serupa pernah terjadi di Jepang seusai kekalahan mereka dalam perang dunia II dengan dibom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang praktis lumpuh dalam segala segi kehidupan. Bahkan kaisar Jepang waktu itu menyatakan bahwa mereka sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali tanah dan air. Belum lagi hukuman sebagai orang yang kalah perang yang melarang Jepang untuk membangun angkatan bersenjata. Semua itu merupakan hambatan yang sangat besar untuk dapat bangkit dan membangun sebuah peradaban baru. Tapi perkiraan akal manusia tidak selamanya benar. Jepang bangkit perlahan-lahan dengan memperbarui sistem pendidikan mereka dalam semua jenjang pendidikan. Dalam masa yang relatif singkat Jepang berhasil membangun negara mereka menjadi negara yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Bahkan merupakan negara ekonomi terkuat yang menjadi ancaman bagi AS sendiri. Coba kita bandingkan dengan Indonesia yang mulai membangun diri pada waktu yang sama dengan Jepang (kita merdeka 1945 dan Jepang di bom atom 1945). Jepang telah berlari jauh di depan, kita malah masih tertatih-tatih bahkan jalan di tempat dan kadang kala juga mundur ke balakang. Contoh nyata dari kemajuan pendidikan di Jepang adalah berobahnya pengertian buta huruf dikalangan rakyat Jepang. Buta huruf yang sudah tidak ada lagi di Jepang mempunyai pengetian “tidak bisa menggunakan komputer”. Betapa jauhnya pengertian ini dengan pengertian aslinya di kalangan dunia ketiga, yang berarti tidak bisa tulis dan baca.

Dua fenomena di atas merupakan gambaran nyata dari urgensi pendidikan yang telah dipahami dan diaplikasikan dengan baik oleh AS dan Jepang. Langkah yang mereka ambil telah membuktikan kepada dunia bahwa kemajuan pendidikan berarti kemajuan sebuah bangsa.

Pembaruan Pendidikan Indonesia Sebuah Keharusan

Sejauh ini sekolah belum banyak memberikan harapan masyarakat yang menggembirakan. Realita yang ada di Indonesia menunjukan belum mantapnya sistem politik, belum mapannya sistem ekonomi nasional, redahnya produktifitas nasional, belum adaya suatu pola budaya nasional yang handal dan rentannya solidaritas serta ketahanan nasional. Menurut Soedijarto, hal ini terjadi tidak lain karena pendidikan yang diselenggarakan belum bermakna sebagai proses transformasi budaya menuju mantapnya kehidupan bangsa Indonesia (Soedijarto, 2003:7). Dalam Renstra Pendidikan 2005-2009 ada tiga sasaran yang hendak dicapai yaitu: (1) peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan, (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan (3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui lembaga pendidikan di era otonomi daerah merupakan komponen penting untuk menentukan kemakmuran masyarakat. Kita saksikan banyak negara yang sebenarnya terbatas kekayaan alamnya, namun memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sebagai produk lembaga pendidikan Belanda misalnya, salah satu negara kecil di Eropa Barat sebenarnya tidak punya kekayaan alam yang tinggi, tetapi menunjukan pertubuhan ekonomi yang tinggi. Demikian pula Singapura, Hongkong dan Taiwan dengan sebutan tiga naga Asia. Ada empat ukuran keberhasilan sebuah daerah yaitu: kualitas SDM, kemampuan manajerial Pemda, potensi ekonomi, dan pendapatan asli daerah (PAD). Jadi kualitas SDM merupakan jantung persoalan otonomi daerah dan pendidikan merupakan urat nadinya. Kinerja lembaga pendidikan menghasilkan SDM yang berkualitas dimulai dari pendidikan dalam keluarga, ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh sekolah dan dibentuk dalam lingkungan masyarakat.

Lembaga pendidikan akhir-akhir ini banyak digugat, outputnya menggambarkan potret buram dalam pencitraannya, saksikan kasus-kasus korupsi yang menggejala hampir di semua lini, perampasan hak seseorang dengan amat sangat mudah, pemerkosaan, pemaksaan kehendak, pembunuhan yang dilakukan tanpa beban, dan sederetan perilaku negatif, baik dijajaran birokrasi, sektor swsta, dan di tingkat masyarakat sekalipun. Semua pelaku itu kalau ditelusur lebih jauh adalah output sebuah lembaga pendidikan. Mereka adalah sebuah produk dari lembaga pendidikan terkecil yaitu pendidikan dalam keluarga, mereka juga alumni sebuahi sekolah dan dibesarkan dalam suatu komunitas tertentu.
Bila kualitas pendidikan diukur dengan indeks Pembangnan Manusia, maka perigkat Indonesia di antara negara-negara Asean 2001, menempati peringkat 102, di bawah Vietnam dan di atas Myanmar dan sumber terbarupun belum banyak mengalami pergeseran bermakna. Angka indeks ini digunakan Unesco dan Workd Bank dalam membuat peringkat pembangunan manusia di dunia, peringkat tersebut adalah sebagai berikut:


Sistem persekolahan kita mulai terjadi pergeseran nilai-nilai edukatif yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan termarginalkan, sedang instrumen pendidikan malah menjadi tujuan. Terdapat sederatan mutiara indah hilang dari sistem persekolahan kita, dan butiran ini termarginalkan. Beberapa butiran indah yang perlu mendapat perhatian dan termarginalkan dalam sitem persekolahan kita antara lain:

1. Kejujuran. Sifat jujur yang di dalamnya terkandung sportifitas yang tinggi, rasa malu bila melanggar aturan yang berlaku, menghormati hak orang lain dan mengendalikan diri untuk berbuat lurus. Sistem tagihan hasil belajar saat ini mendorong nabsu mencontek yang kuat, yaitu untuk mencapai hasil maksimal dengan menghalalkan segala cara. Karena penghargaan hasil belajar hanya yang tertuang dalam angka perolehan yang sifatnya semu, dampak pengiring yang menyertai proses termarginalkan dalam penghargaan suatu perbuatan belajar. Peserta kurang dibiasakan untuk melakukan self-evaluation yang dilakukan atas dasar kejujuran. Kita ketahui bersama bahwa nabsu mencontek adalah merupakan embryo budaya koropsi dalam segala bentuknya, dan secara tidak sadar budaya korupsi udah dibiasakan dalam bangku sekolah.

2. Kreativitas. Pada hakekatnya peserta didik adalah mahluk yang kreatif, namun demikian kreativitas akan tumbuh pada diri seseorang apabila terdapat kebebasan baik kebebesan berpikir, kebebasan bertindak, kebebasan ruang gerak dan waktu. Kreativitas itu dapat berkembang tetapi dapat hilang sirna. Sistem persekolahan yang ada saat ini peran guru/dosen masih sangat dominan dan kurang memberi kesempatan peserta didik untuk berinisiatif dan kreatif. Potensi yang dimiliki peserta didik terdesak oleh hal-hal yang sebenarnya di luar perhatiannya. Paradigma mengajar masih menggejala di lembaga persekolah kita belum bergeser pada tindakan pembelajaran.

3. Kepekaan terhadap realitas. Sistem persekolahan kita masih belum banyak mendorong peserta didik untuk belajar dari realitas yang ditemui keseharian dalam kehidupan mereka. Mereka perlu dibimbing untuk menambah pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan melakukan observasi lingkungan di sekitarnya, menemukan fakta-fakta, dan menganalisisnya menjadi sebuah penemuan baru bagi merka. Materi pembelajaran yang diberikan berupa olahan yang sudah jadi dan diberikan secara deduktif. Akibt yang muncul peserta didik banyak teori dikepala, tapi miskin akan kepekaan terhadap realitas kehidupan. Kaya ilmu, tetapi hati menjadi buta terhadap kenyataan yang ada dimasyarakatnya.

4. Kemadirian.
Sikap mandiri menunjukan kedewasaan dalam hidup ditengah-tengah masyarakat yang dapat memberikan pelayanan dan bukan sebaliknya minta untuk dilayani. Untuk dapat mandiri kepada peserta didik hendaknya diberikan bimbingan untuk dapat mengenal dirinya sendiri (self-knwledge) mengenal kelebihan dan kekurangannya, mengenal potensi yang dimilikinya dan bagaimana mengembangkannya. Selanjutnya dapat mengarahkan hidupnya sendiri (self direction) dan dapat mengambil keputusan sendiri (self-decision) serta berani bertanggung jawab atas putusan yang diambil (self-responsibility).

5. Dan sederetan nilai indah yang lain yang perlu mendapat perhatian dala pembelajaran yang dapat dibahas pada kesempatan lain.


Daftar Rujukan

Apeksi dan Adeksi .2001. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Jakarta: Breakthrough Urban initiatives for Local development (BUILD) – INS/97/018

Brown, Lisanne: LaFond Anne: Macintyre, Kate. 2001. Measuring Capacity building. Carolina Population Centre/University of nort Carolina, Chapel Hill.

Departemen Dalam Negeri. 2004. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis SCBD. Jakarta: Depdagri.

Irsyad Syafar Buan. Jurnal OASE edisi 16 Th.2000

Soedijarto. Pendidikan Nasional untuk Menciptakan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional melalui Sekolah sebagai Pusat Pembudayaan. Depasar: Makalah, Pra Kongres Kebudayaan V. 2003. p.7.


2 Responses to “PENGEMBANGAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI (Sustainable Capacity Building Decentralization) DAN PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN”


  1. November 25, 2014 at 6:13 am

    siang pak, artikelnya sangat membuka mata khususnya soal alasan dan momentum perubahan sistem pendidikan di amerika dan jepang
    saya sendiri juga percaya kalau kualitas pendidikan di Indonesia sangat buruk, bahkan saya sangat tidak percaya dengan sekolah formal

    akan tetapi, menurut bapak, jika keadaan pendidikan indonesia seperti ini terus menerus, bagaimana caranya agar SDM di dunia kerja dan bisnis tetap siap menghadapi persaingan global


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


karwono

a

KALENDER

August 2008
M T W T F S S
« Feb   Sep »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: